Ada satu istilah klasik yang sering
banget kita dengar, Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Manis di
telinga, tapi getir di hati. Apalagi bagi guru di sekolah swasta kecil, yang
jangankan tanda jasa, gaji bulanan saja kadang masih kalah tipis sama uang
jajan anak-anak sultan di sekolah sebelah.
Tapi ternyata, pekerjaan guru bukan
cuma sekadar mengajar. Ada satu pekerjaan tambahan yang entah kenapa selalu
menempel, yaitu: administrasi. Dari RPP, silabus, jurnal mengajar, sampai
laporan kegiatan yang entah siapa yang benar-benar baca. Semua itu harus
selesai, harus rapi, dan harus siap dipamerkan setiap kali ada inspeksi
mendadak.
Kalau di sekolah negeri, setidaknya
ada staf tata usaha atau tenaga administrasi yang bisa jadi tameng. Nah, di
sekolah swasta kecil? Jangan harap. Semua diborong guru. Mau nyusun materi?
Guru. Mau jadi bendahara kegiatan? Guru. Mau ngurus surat keterangan pindah
murid? Tetap guru. Kalau bisa, sekolah sekalian nyuruh guru jadi satpam, tukang
kebun, sampai tim konsumsi pas ada acara.
Kalau gak gitu, terjadilah jabatan
rangkap, ya jadi guru ya jadi staf tata usaha. Ada juga, jadi guru jadi
bendahara juga. Ada lagi, jadi guru, jadi operator juga. Bahkan, pekerjaan
sekolah harus jadi pekerjaan rumah, saking banyaknya tugas, dan waktu di
sekolah gak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang wow itu.
Padahal, mari kita jujur sebentar.
Tugas utama guru itu mengajar. Tapi energi mereka sering habis terkuras
untuk hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dikerjakan orang lain. Bayangkan,
habis 2 jam ngajarin matematika sambil mikirin murid yang masih bingung
pecahan, guru harus lembur malamnya cuma buat ngetik laporan bulanan yang
tebalnya bisa ngalahin skripsi mahasiswa S1.
Dan jangan salah, laporan itu
biasanya hanya akan berakhir di tumpukan map di lemari besi kepala sekolah.
Setiap kali ada pengawas datang, map itu dipamerkan seperti harta karun.
Setelah itu, ditutup lagi. Guru? Ya balik lagi ke kelas dengan wajah kusut
karena semalam kurang tidur.
Di titik ini, guru jadi seperti
manusia serba bisa atau lebih tepatnya serba disuruh. Seringkali bukan karena
mereka mau, tapi karena kondisi sekolah swasta kecil memang serba terbatas.
Anggaran nggak cukup untuk menggaji tenaga administrasi, akhirnya guru yang
jadi korban.
Kalau ada yang tanya, “Lho, bukannya
sudah ada teknologi digital, bisa pakai aplikasi administrasi biar lebih
gampang?” Jawabannya: iya, bisa. Tapi seringkali fasilitasnya nggak memadai.
Laptop sekolah bisa jadi masih pakai Windows zaman Majapahit, koneksi internet sering
putus nyambung kayak hubungan LDR. Jadi jangan heran kalau akhirnya banyak
administrasi tetap ditulis manual.
Guru jadi kehilangan fokus pada yang
seharusnya mendidik. Karena sibuk ngurus tumpukan berkas, waktu mereka untuk
menyiapkan materi kreatif atau mendampingi murid secara personal malah
terpangkas. Murid yang nakal butuh bimbingan? Ditunda, karena guru lagi sibuk
bikin laporan kegiatan. Murid yang kesulitan memahami pelajaran? Terkadang
terlewat, karena guru harus nyicil input nilai di excel biar cepat selesai.
Ironis, bukan? Pahlawan tanpa tanda
jasa yang katanya tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, justru sering
lebih sibuk mencerdaskan format administrasi.
Mungkin sudah saatnya pemerintah
(atau setidaknya yayasan swasta) sadar, bahwa administrasi berlebihan adalah
beban yang membuat guru gagal jadi guru sepenuhnya. Kalau memang guru harus
tetap menulis laporan, ya sederhanakan. Kalau bisa diserahkan ke tenaga
administrasi, rekrutlah. Kalau anggaran nggak ada, ya minimal jangan menuntut
berlebihan.
Karena kalau terus begini, jangan
salahkan kalau banyak guru lebih lihai bikin laporan daripada bikin murid paham
pelajaran. Dan itu, sayangnya, bukan kemenangan bagi pendidikan kita, melainkan
kekalahan kecil yang terus berulang.
Tulisan ini, mungkin bisa menjadi
koreksi bersama. Bagaimana pun juga, pendidikan merupakan factor keberhasilan
atau kesuksesan sebuah Negara. Pendidikan merupakan penentu kondisi masa depan.
Kalau dari hal kecil seperti ini dibiarkan, terus apa yang diharapkan dari
pendidikan itu?
Guru memang sudah disejahterakan
dengan berbagai tunjangan. Bukan mengeluh, tapi realitas. Semakin besar nominal
tunjangan yang diberikan, semakin besar pula tuntutan yang diminta. Ah entahlah!
Tapi sekali lagi, tugas guru perlu dikuatkan lagi oleh banyak pihak. Tentunya
pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan pendidikan.
Salam hormat, dari guru swasta di
Lumajang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar