Guru Itu Beban Negara, DPR Itu Bebek Bertelur Emas

 

https://id.pngtree.com

"Guru itu beban negara." Katanya. Sementara di gedung lain, ada bapak-ibu terhormat yang gajinya naik jadi 3 juta per hari, tanpa perlu bikin RPP atau disuruh piket jaga gerbang. Kalau guru dianggap membebani APBN, mungkin solusinya sederhana, jadikan saja guru anggota DPR. Minimal biar kami bisa menikmati uang rakyat tanpa harus ngoreksi ulangan sambil begadang, tanpa harus mikirin cara ngajar untuk anak-anak yang patah hati karena orang tua, tanpa harus berangkat pagi sambil nitipin anak ke mbahnya karena gak mampu bayar baby sister.

Lucunya, guru yang digaji pas-pasan dianggap tidak produktif karena terus menyedot anggaran. Padahal mereka setiap hari memproduksi generasi, mengajar sopan santun, bahkan jadi satpam sekaligus petugas kebersihan darurat. Di sisi lain, anggota DPR yang tersayang produktifnya apa? Produksi revisi UU yang bikin rakyat kening berkerut, itu pun kadang hasil copy paste.

Kalau dihitung, 3 juta per hari berarti 90 juta per bulan, hampir 100 juta per bulan. Itu belum tunjangan rapat, tunjangan reses, dan tunjangan beli pulpen - eh, mungkin bukan pulpen, tapi tanda tangan kontrak proyek. Guru? Kadang masih beli spidol whiteboard pakai uang sendiri. Maka kalau negara merasa terbebani, Ayo Pak Bu DPR kita tukar peran sebentar saja. Guru dapat 3 juta per hari, DPR disuruh ngajar matematika ke anak-anak kelas 7 sambil disuruh bikin laporan BOS, yang komplit dengan aturan-aturannya. O iya, sekalian menyiapkan berkas serta menyelesaikan aplikasi online guru dan BOS, jadi operator juga gitu maksud saya. Kita lihat siapa yang pertama kali bilang "ini beban hidup".

Sebagai rakyat biasa, kami cuma bisa tertawa miris. DPR kerja sebentar, gaji besar. Guru kerja seumur hidup, dibilang beban. Kalau gitu kami usul, pak Menteri, biar adil, sebut saja DPR itu 'aset negara', guru 'beban negara', dan rakyat? Hmm… mungkin 'korban negara'. Tapi jangan khawatir, kami tetap cinta NKRI, walau kadang alasannya cuma karena nggak punya duit buat pindah negara.

Jadi, kalau negara masih tega menyebut guru beban, mungkin negara perlu terapi empati. Cobalah sehari hidup sebagai guru honorer: masuk kelas pakai sepeda butut cicilan pula, gaji cair tiga bulan sekali, disuruh ikut pelatihan online pakai kuota sendiri. Setelah itu, mungkin mereka akan sadar bahwa beban negara bukanlah guru, melainkan sistem yang lebih menghargai kursi rapat daripada kursi kelas.

Demikian opini receh ini, semoga bisa jadi bacaan ringan saat DPR sedang menghitung uang harian mereka sambil menyeruput kopi di ruang ber-AC. Guru tetap bertahan dengan senyum, meski kadang gaji tak sehangat mie instan akhir bulan.